contoh diskresi pemerintah. 8 Philipus M. contoh diskresi pemerintah

Pendahuluan. Sementara diskresi bisa dipandang tidak lazim karena masih memandang kesalahan kebijakan sebagai pelanggaran pidana. dan pejabat pemerintah yang segera ditindaklanjuti dengan program-program dan tindakan pemerintah. Berikut ini penulis memberikan contoh diskresi positif yang dilakukan oleh aparat pemerintah: “Di sebuah perempatan, kondisi jalanan macet, arus dari arah A terlalu padat sementara arah sebaliknya (arus B) lengang. Diskresi pada pelayanan publik dibutuhkan untuk mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan efisien. Meski demikian dalam KBBI, birokrasi juga dapat diartikan sebagai cara bekerja atau susunan pekerjaan yang serba lamban, serta. oleh pemerintah, diskresi dilakukan untuk kepentingan umum, diskresi dilakukan dalam batas wilayah kewenangannya, dan tidak melanggar asas-asas umum pemerintah yang baik. Hukum Administrasi Negara: Pengertian, Sumber, Subjek hingga Ruang Lingkupnya (Foto: Getty Images/iStockphoto/Tolimir) Jakarta -. Masih bersumber dari laman KemenPANRB, sekaligus menjawab pertanyaan Anda, contoh pejabat yang diberikan diskresi yang disebut dalam UU 30/. It showcased the importance of flexibility, effective governance, and adaptability in ensuring the welfare and well-being of the citizens. 97% pada triwulan 1 tahun 2020 dan meningkatknya tingkat kemiskinan terutama di pulau Jawa sebesar 0. Sebagai salah satu contoh yang menarik yaitu ditandai dengan munculnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. pemerintahan sehari-hari menunjukkan betapa badan atau pejabat tata usaha negara acapkali menempuh berbagai langkah kebijaksanaan tertentu, antara lain menciptakan apa yang kini sering dinamakan peraturan kebijaksanaan (beleidsregel, policy rule)”. 230, TLN No. Peraturan 605. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara. Freies ermessen sendiri berasal dari bahasa Jerman. Selanjutnya, mengenai teknis inovasinya diatur dalam pasal 387 sampai dengan 390. 3. Hal ini dilakukan agar mencegah terjadinya sengketa. Abstrak Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui batas-batas penggunaan diskresi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan bentuk pertanggungjawabannya manakala terjadi penyimpangan hukum. See Full PDFDownload PDF. 32 841. 2 Keputusan-keputusan tersebut terikat pada tiga asas hukum yakni rechtmatigheid, wetmatigheid, dan discretie atau freis ermessen. Marbun, 2001,Pembentukan, Pemberlakuan, dan Peranan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Layak dalam Menjelmakan Pemerintahan yang Baik dan Bersih di Indonesia, Disertasi Program Doktor Fakultas Hukum Universitas. Selanjutnya, mengenai teknis inovasinya diatur dalam pasal 387 sampai dengan 390. mendasar terhadap penyelenggaraan pemerintahan. sistem hukum ketatanegaraan Indonesia, asas_asas pemerin han berdasarkan HAM iniperlu ditoniolkan dalam kaitan dengan itivisasi HAM ke dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan ndang Nomor 39 tahun 1999. Sumber gambar: Permasalahan Diskresi dalam Omnibus Law UU Cipta Kerja. Hasil dan Pembahasan 1. 6 S. Baca berita pagi ini di detik, katanya akan ada demo buruh besar-besaran. Panjaitan, Freies Ermessen(pouvoir discretionnaire, Perancis) ataupun. 3. Administrasi Pemerintahan, diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang . memidanakan tindakan diskresi administrasi pemerintah dalam rangka kebijakan dan terobosan yang didasarkan atas niat yang baik. R. Pasal 22 UU Administrasi Pemerintahan dikatakan bahwa diskresi dapat dilakukan hanya untuk tujuan melancarkan penyelenggaraan pemerintahan, mengisi kekosongan hukum,. Fungsi Pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan Administrasi Pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan pelindungan. melancarkan Penyelenggaraan Pemerintahan; b. Dalam pidatonya dalam penyampain Nota Keuangan dan RAPBN 2010 tanggal 3 Agustus lalu, Presiden Susilo Bambang Yudoyono juga. Adanya kebebasan interprestasi;. 6 S. Diskresi pada pelayanan publik dibutuhkan untuk mewujudkan pelayanan publik yang efektif dan efisien. Konsepsi Diskresi Dalam konsepsi negara hukum modern, diskresi, discretion (Inggris), Diskresi Politik Lokal, yang mengemukakan pandangan bahwa untuk menciptakan kondisi diskresi yang akuntabel dari pemerintah daerah harus memperhatikan beberapa hal yakni bagaimana pembagian kekuasaan eksekutif dan legislatif, model pemilihan umum di tingkat daerah untuk memilih pemimpin, dan fungsi partai politik di daerah. Halaman allDiskresi muncul secara insidental, terutama ketika peraturan perundang-undangan belum ada/ mengatur atau rumusan peraturan tertentu bersifat multitafsir atau bersifat samar, dan diskresi tidak dapat diprediksi sebelumnya. 2, Bulan April-Juni 2011, hlm. The Covid-19 pandemic has spread throughout the world, including Indonesia. Dengan terkendalinya peredaran uang, inflasi bisa. Beberapa contoh diskresi dalam penegakan hukum, yaitu: Tindakan pengecualian oleh polisi dalam menciptakan kelancaran lalu lintas, seperti mengubah sistem lalu. Pada tanggal 31 Maret 2020, Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Keadaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19 di Indonesia melalui. Jan 2011; Mohammad Yuhdi; bagaimana penggunaan diskresi dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, dan 2) bagaimana bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas keputusan diskresi manakala terjadi penyimpangan hukum yang mengakibatkan kerugian masyarakat. dengan Pasal 32 UU Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yaitu Diskresi yang sewenang-wenang. Berdasarkan Undang-Undang No. Citra Aditya Bakti, 2012, h. dihadapi secara langsung oleh masyarakat dan pemerintah. Hal-hal penting menyangkut diskresi yang diatur dalam UU 30/2014 antara lain: 1. Contoh kasus besar penyalahgunaan diskresi di Indonesia adalah pada kasus Bank Century. Keberadaan pemerintah tidak lagi memiliki kekuasaan terhadap masyarakat dan memaksakan keinginan bagi masyarakat. Contoh penerapan kewenangan diskresi dalam bidang administrasi pemerintahan adalah surat edaran, juklak dan juknis yang dikeluarkan oleh lembaga administrasi negara [28]. H. Sehingga, yang berhak melakukan diskresi. Contoh diskresi pemerintah in 2023 demonstrated the government’s ability to make informed decisions outside of the existing legal framework to address pressing issues. Pemerintah diberikan diskresi untuk mengambil kebijakan, menjelaskan norma undang-undang yang samar, menentukan fakta-fakta, melakukan interpretasi dan. Pada praktiknya, berdasarkan prinsip diskresi, pemerintah dapat membentuk peraturan. 5 %µµµµ 1 0 obj >>> endobj 2 0 obj > endobj 3 0 obj >/ExtGState >/Font >/ProcSet[/PDF/Text/ImageB/ImageC/ImageI] >>/MediaBox[ 0 0 595. 5 tahun 1979 pasal 1 butir (a) yang berbunyi: “ Desa adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah. 30 tahun 2014, diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Lainnya 20. Di samping tiga sumber kewenangan pemerintah di atas, terdapat juga diskresi yang diatur dalam UU AP. Adapun contoh diskresi yang notabene sangat dibutuhkan pada masa genting, misalnya pada pandemi Covid-19 bahwa pemerintah perlu untuk mengambil keputusan yang cepat dan tepat dengan memperhatikan anggaran yang. 197. Legalitas menunjukkan secara ideal tindakan diskresi yang dilakukan oleh seorang pejabat publik pada pemerintahan di daerah, khususnya dalam rangka mengembangkan suatu inovasi di daerah, secara. Muchsan. Judul berita yang saya baca adalah " Diskresi Kepolisian, Massa Buruh Bawa Motor Boleh Masuk Thamrin-Medan Merdeka". Ilustrasi pandemi Virus Corona awal yang menyebabkan Covid-19 yang pertama kali terdeteksi di Wuhan, China. 7 Paling tidak ada dua alasan mengapaOlehnya itu, setiap diskresi pemerintah harus didasarkan pada asas legalitas, asas demokrasi, asas tujuan, dan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai meta-norm yang melandasi tindakan pemerintahan. 7 Ibid. 11 Beberapa contoh putusan PTUN lainnya juga. Pengaturan Lalu Lintas Bagi Pengguna Jalan yang Diprioritaskan; Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat. penegakan hukum tersebut. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Kewenangan untuk mengatur dan mengurus sebagian urusan pemerintahan, yang lazim disebut urusan rumah tangga daerah (huishouding), dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah, yaitu peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota dengan. Apalagi Indonesia adalah negara hukum, maka asas legalitas adalah hal yang paling utama dalam setiap tindakan pemerintah. Kekuasaan diskresi pemerintah beroperasi di bawah suatu sistem hukum yaitu the Rule of Law dan berdampingan dengan asas responsible government. R. Pemberian diskresi terhadap pemerintah merupakan suatu keniscayaan pada era modern ini, yang merupakan konsekuensi dari konsep negara kesejahteraan (welfare state). Tujuan pemberian diskresi bagi pemerintah oleh pembentuk undang-undang mengandung makna yang tidak jelas atas suatu diskresi. Nadzirotus Sintya Falady, Agus Yulianto, S. yang memungkinkan (Erlyn, 2000). 6Setiap penggunaan diskresi pejabat pemerintahan bertujuan untuk : 1) melancarkan penyelenggaraan pemerintahan; 2) mengisi kekosongan hukum; 3) memberikan kepastian hukum; dan Lebih jauh diatur bahwa pengguna diskresi adalah pejabat yang berwenang dan sesuai dengan tujuan serta peraturan yang telah ada (Pasal 1 [3]). 8 Philipus M. Ketetapan MPR-RI No. Konsep Kekuasaan diskresi pemerintah dapat dilakukan dengan pendekatan analitik, yuridis, dan filosofis. September 29, 2022. (Reza Syawawi) korupsi dengan modus penyuapan (683 kasus). S. Sistem birokrasi yang ada sekarang belum mampu untuk bekerja secara optimal dan berkelanjutan. [17. Menyelaraskan peraturan perundang-undangan yang sudah ada. Pengertian Diskresi, Keadaan Mndesak dan Kepentingan Umum. penggunaan diskresi dan pembuatan kebijakan pemerintah berdasarkan Hukum Administrasi. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan memberikan pengertian mengenai Pejabat Pemerintahan. Baca juga: Perbedaan Sistem Pemerintahan Indonesia dengan Malaysia. Diskresi adalah Keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintah untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah wajib meningkatkan seluruh kepentingan masyarakat sehingga Maka, diskresi menjadi cara untuk menangani kasus atau permasalahan dengan cepat dan tepat. Melalui diskresi ini, pemerintah daerah bisa mengubah pertemuan tatap muka (PTM) di sekolah yang awalnya 100 persen menjadi PTM 50 persen. Prodi Ilmu Pemerintahan 6 Satu contoh; pemerintah dapat memaksa siapapun yang memasukan barang dagangan dari luar ke dalam negeri untuk membayar bea masuk (pajak import), mendeportasi orang asing, dan lain-lain. Pejabat Pemerintahan. Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan adalah unsur yang melaksanakan Fungsi Pemerintahan, baik di lingkungan pemerintah maupun penyelenggara negara. Masalah komunikasi publik. Jumat, 30 September 2016 04:29 WIBInstrumen hukum paling klasik untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan guna mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur adalah Hukum Administrasi Negara (HAN). Landasan. 5. Perppu Covid-19 ini diteken dan diumumkan Jokowi pada 31 Maret lalu, atau setelah sebulan. Ekonomi Biaya Tinggi dalam Pelayanan Birokrasi dan Diskresi Pemerintah yang Dilematis (High-Cost Economy inside Bureaucracy and Dilemma for. Diskresi hanya dapat dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan yang berwenang [Pasal 22 ayat (1)] 2. 1. Penyelenggaraan negara yang baik, menurut Plato, ialah yang didasarkan pada pengaturan hukum yang baik. HukumAdministrasi Negara Menurut Oppenheim, HAN adalah sebagai peraturan-peraturan tentang negara dan alat-alat perlengkapannya dilihat dalam geraknya (hukum negara dalam keadaan bergerak atau staat in beweging). 7 Paling tidak ada dua alasan mengapaSelain itu, dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan, diskresi juga dilakukan oleh Pejabat Pemerintah dalam hal mana peraturan perundang – undangan yang menjadi dasar berbuat Pejabat Pemerintah memberikan kebebasan sepenuhnya. Ermessen yang berarti mempertimbangkan, menilai, menduga, penilaian, pertimbangan dan. Darumurti, Kekuasaan Diskresi Pemerintah, Bandung: PT. Misalnya, pemerintah harus mengubah undang-undang perpajakan ketika menaikkan tarif pajak. 2. 30 tahun 2014 Pasal 1 angka 9 adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan. supaya tindakan/keputusan diskresi pemerintah mendapat jaminan kepastian hukum. Penyalahgunaan wewenang oleh pejabat pemerintahan memiliki titik singgung antara tindak pidana korupsi dengan tata usaha negara ↗. Dasar Hukum dan Syarat-Syarat Diskresi. Seperti contoh kasus berikut ini, dua penjual minuman keras (miras) jenis ciu diamankan oleh Satreskrim Polresta. 30/2014 atau UU Administrasi Pemerintahan, atribusi adalah pemberian kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) atau UU. Ratione Loccus, aparat pemerintah tidak berwenang kaitannya dengan wilayah hukum. Anda sedang mencari informasi tentang naskah akademik RUU tentang hubungan kewenangan pemerintah pusat dan daerah? Kunjungi situs BPHN dan unduh dokumen pdf yang berisi analisis mendalam tentang latar belakang, tujuan, ruang lingkup, dan substansi RUU tersebut. Kebijakan Pemerintah Daerah Tangani Covid-19, Ini Rekomendasi Ahli. (jurnal) yang terkait Kajian Paradigmatik Terhadap Konsep Diskresi Pejabat Pemerintahan di Indonesia. Masalah etika memiliki potensi dan peran yang sangat penting dalam proses administrasi negara. Contoh contoh lainnya banyak sekali. Berdasarkan Pasal 1 Angka 9 UU 30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan, diskresi adalah keputusan dan/atau. Peraturan Pemerintah (PP) NO. 6 Krishna D. konsep kekuasaan diskresi pemerintah menjadi tidak ada (non eksisten), karena kekuasaam diskresi pemerintah menjadi kekuasaan bedasarkan undang-undang (asas legalitas). M E N G A D I L I, Mengabulkan Permohonan Pemohon Seluruhnya ; -----Menyatakan Kebijakan (diskresi) Pemohon yang memperpanjang waktu kontrak dengan membuat Addendum I Surat Perjanjian atas Tambahan Waktu Kontrak untuk Melaksanakan Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Embung di Desa Sungai Abang,Kecamatan VII Koto, Kabupaten Tebo Nomor : 521/263/SP/IV/DPT/2015, tanggal 21 Deember 2015 dan. Kebijakan distributif adalah kebijakan tentang pemberian. Ratione temporis, aparat pemerintah tidak berwenang karena daluwarsa atau telah lewat waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikut ini penulis memberikan contoh diskresi positif yang dilakukan oleh aparat pemerintah: Di sebuah perempatan, kondisi jalanan macet,. . peraturan kebijakan yang pernah. Negara adalah Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), k hususnya asas larangan. It is argued that natural law theory is better than legal. (2010). B. Apalagi Indonesia merupakan negara hukum, maka asas legalitas adalah hal yang paling utama dalam setiap tindakan pemerintah. Hal ini menjadi tindakan yang paling konkret untuk mencari solusi dan jalan keluar yang menyangkut perumusan undang-undang negara. 2. 2. Dalam konteks ini, setiap individu/kelompok/ institusi dituntut untuk bertanggung jawab dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, serta selalu bertindak dan berupaya untuk memberikan kontribusi untuk mencapai hasil yang maksimal. 1 Dalam perkembangannya, p emerintah daerah dapat melakukan perubahan terhadap APBD. H. Julista. pemerintahan, disisi lain adanya potensi penyalahgunaan diskresi oleh pejabat pemerintah yang dapat merugikan masyarakat, untuk mengatasi ini maka pemerintah Indonesia menetapkan Undang-Undang No. com I. , Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2007. Hukum tata pemerintahan: hukum tata pelaksanaan UU yang menyangkut pengendalian. 5 B. Sebagai contoh kasus diceritakan seorang PPK yang dijadikan tersangka oleh instansi Penegak Hukum, telah meminta bantuan hukum. mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan. Pemerintah berkewajiban memerhatikan dan memaksimalkan upaya keamanan sosial dalam arti seluas-luasnya. Meski demikian, banyak kalangan menilai pelaksanaannya akan sulit karena para pengambil kebijakan dihadapkan pada posisi dilematis. Untuk menilai apakah tindakan pemerintah sejalan dengan asas negara hukum atau tidak, dapat menggunakan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Hasil penelitian menampakkan bahwa Perpu Nomor 1 Tahun 2020, yangKorupsi Defensif. 8 Philipus M. Yusri Munaf, SH, M. Negara adalah Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), k hususnya asas larangan. Diskresi Pemerintah Dalam Pengadaan Barang atau Jasa Pemerintah - JDIH Kab. Kata Kunci: Diskresi Kepolisian, Penyelesaian Perkara. 020 jiwa (tingkat kematian 4,52%). 3. Sturen meliputi bidang di luar legislatif. Pada awal kemunculannya di Indonesia awal bulan Maret lalu, pemerintah telah melakukan berbagai upaya dalam menekan penyebaran Covid-19. Apabila terjadi kekosongan hukum; b. Contoh Diskresi. Sanksi. Sebagai contoh, dari 17 Kabupaten dan Kota di Sumatera Selatan, hingga Agustus 2015, 10 daerah hanya menyerap 10 persen. comABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai pemberian diskresi dalam penangananpandemiCorona Virus Desease-19. Nah siapakah pemerintah tersebut? Minta contohnya satu saja. b. Vol. 5 Ibid, hlm. Administratif. pada tahun 2008,. 2. Statistik Produk. pemerintah daerah melaui diskresi terjadi dalam dua dimensi yakni Dimensi Legalitas dan Dimensi Kapasitas kelembagaan. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU Administrasi Pemerintahan), sebagai solusiHendra dkk menjelaskan yang termasuk bentuk tindakan maladministrasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan aparatur pemerintah dikarenakan adanya:[3] 1. Oleh Eriko Fahri Ginting. Diskresi diartikan sebagai kebebasan mengambil keputusan dalam setiap situasi yang dihadapi menurut pendapatnya sendiri (Simorangkir, dkk. Praktik Diskresi dan Penggunaan Dana Off-Budget dalam Pemerintahan. 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. 1. c. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. 37 basis poin atau setara dengan 1. 16. Oce Madril, "Diskresi atau Korupsi" Kompas, (11 Agustus 2016)4 pemerintahan yang baik. Negatif. indakan T diskresi pemerintah tidak boleh menghalalkan segala. Diskresi adalah salah satu istilah hukum yang kerap dikenal secara akademis dan praktis. Namun, Pasal 175 UU Cipta Kerja menghapus syarat “tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” bagi pejabat pemerintah untuk melakukan diskresi. Ikbar Andi Endang, berikut dampaknya. Fungsi Pemerintahan adalah fungsi dalam melaksanakan Administrasi Pemerintahan yang meliputi fungsi pengaturan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan, dan pelindungan. 1. Terlepas dari hal dituangkannya diskresi di dalam UU No. Menurut Pasal 1 Angka 9 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat. Artikel berikut menjelaskan langkah-langkah pemerintah dalam mencegah penyebaran virus tersebut. Upaya sentralisasi ini tidak sesuai dengan asas desentralisasi yang dianut dalam ketatanegaraan Indonesia. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (UU. Penggunaan diskresi melampaui.